Negara Harus Hadir Dalam Krisis Kesehatan Mental Perempuan

Data Narasi – Krisis kesehatan mental pada perempuan menjadi isu yang semakin mendesak untuk diperhatikan, terutama di tengah meningkatnya tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Perempuan seringkali menghadapi beban ganda, baik dalam peran domestik maupun profesional, sehingga rentan mengalami stres, kecemasan, hingga depresi.

Banyak dari mereka tidak mendapatkan ruang aman untuk bercerita atau mencari pertolongan karena stigma yang masih melekat. Kondisi ini menunjukkan perlunya kehadiran negara melalui kebijakan yang lebih responsif dan berpihak kepada kelompok rentan, termasuk perempuan yang mengalami gangguan Kesehatan Mental. Negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan akses yang mudah, murah, dan berkualitas terhadap layanan kesehatan mental.

Ketersediaan psikolog, psikiater, dan fasilitas pendukung harus diperluas hingga ke tingkat daerah, bukan hanya terpusat di kota-kota besar. Selain itu, edukasi publik mengenai pentingnya kesehatan mental perlu digalakkan agar masyarakat lebih memahami bahwa gangguan psikologis bukan kelemahan, melainkan kondisi medis yang perlu penanganan profesional. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, perempuan akan terus terjebak dalam lingkaran stigma dan minimnya akses bantuan.

Di sisi lain, perlindungan sosial juga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, hingga diskriminasi di lingkungan kerja menjadi pemicu utama gangguan mental yang dialami banyak perempuan. Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas, penyediaan rumah aman, layanan konseling, serta pendampingan hukum yang mudah diakses.

Keberadaan payung hukum yang kuat akan memberikan rasa aman, sehingga perempuan tidak lagi takut melapor atau mencari pertolongan ketika menghadapi situasi yang membahayakan mental maupun fisik mereka. Selain dukungan layanan dan perlindungan hukum, negara juga perlu mendorong program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Ketergantungan ekonomi sering membuat perempuan sulit keluar dari situasi berisiko tinggi seperti kekerasan atau eksploitasi.

Dengan memberikan akses pelatihan, bantuan modal, dan kesempatan kerja yang lebih luas, negara dapat membantu perempuan membangun kemandirian yang berdampak positif pada kesehatan mental mereka. Krisis kesehatan mental perempuan bukan masalah individu semata, tetapi isu struktural yang memerlukan intervensi komprehensif dari negara. Dengan kebijakan yang inklusif, akses layanan yang merata, dan perlindungan sosial yang kuat, negara dapat memastikan perempuan memiliki kehidupan yang lebih aman, stabil, dan sehat secara mental.